Legalitas

Izin dan cara memverifikasinya

Cocokkan data di halaman ini dengan kanal resmi pemerintah sebelum melakukan pembayaran apa pun.

Mode demo. Penyelenggara pada demo ini fiktif. Seluruh nomor izin, SK, akreditasi, alamat, dan rekening ditandai “Diisi pemilik” dan tidak boleh dianggap terdaftar.

Data izin penyelenggara

Nama badan usaha: Diisi pemilik
Nomor izin PPIU (umrah): Diisi pemilik
Tanggal SK izin PPIU: Diisi pemilik
Izin PPIU berlaku hingga: Diisi pemilik
Nomor izin PIHK (haji khusus): Diisi pemilik
Tanggal SK izin PIHK: Diisi pemilik
Izin PIHK berlaku hingga: Diisi pemilik
Lembaga akreditasi: Diisi pemilik
Nilai akreditasi: Diisi pemilik
Akreditasi berlaku hingga: Diisi pemilik
Alamat kantor: Diisi pemilik

Langkah verifikasi izin

Catat nama badan usaha dan nomor izin PPIU/PIHK dari halaman ini.
Buka kanal resmi Kementerian Agama Republik Indonesia atau kementerian yang berwenang atas penyelenggaraan haji dan umrah: Kanal resmi pengecekan izin PPIU/PIHK — tautan diisi pemilik. Pastikan alamatnya berdomain resmi pemerintah (go.id).
Cari nama badan usaha atau nomor izin, lalu cocokkan nama, alamat, dan masa berlaku izin.
Pastikan rekening pembayaran atas nama badan usaha yang sama dengan nama pada izin.
Bila data tidak cocok, jangan melakukan pembayaran dan laporkan melalui kanal pengaduan resmi pemerintah.

Kewenangan perizinan dapat berubah mengikuti regulasi. Pemilik situs wajib memastikan tautan kanal resmi masih berlaku.

Rekening resmi

Pembayaran hanya ke rekening atas nama badan usaha di bawah ini. Kami tidak pernah meminta transfer ke rekening pribadi.

Bank
Diisi pemilik
Nomor rekening
Diisi pemilik
Atas nama
Diisi pemilik

Tentang haji

Haji reguler diselenggarakan pemerintah dan tidak dijual sebagai paket oleh penyelenggara swasta.
Haji khusus hanya bagi jamaah yang telah terdaftar dengan nomor porsi. Keberangkatan mengikuti nomor porsi dan kuota resmi; kami tidak menjanjikan tahun keberangkatan.
Kami tidak menawarkan visa haji non-kuota (furoda/mujamalah).